JAKARTA, (Gemparjateng.com) – Pemerintah menargetkan pembangunan tahap awal tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa mulai dilaksanakan pada 2027. Teluk Jakarta dan Teluk Semarang menjadi dua kawasan prioritas dalam tahap awal proyek strategis tersebut.
Rencana itu disampaikan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), Didit Herdiawan Ashaf, dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Didit menjelaskan, proyek Giant Sea Wall dirancang membentang sepanjang kurang lebih 575 kilometer di kawasan pesisir utara Pulau Jawa yang melintasi lima provinsi. Pembangunan tersebut dibagi menjadi 15 segmen.
Pada tahap awal yang ditargetkan dimulai pada 2027, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan di kawasan Teluk Jakarta dan Teluk Semarang.
Khusus di kawasan Teluk Semarang, cakupan pembangunan meliputi wilayah pesisir Kabupaten Kendal, Kota Semarang, hingga Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.
Menurut Didit, pembangunan tanggul laut raksasa tersebut menjadi langkah mendesak untuk melindungi masyarakat pesisir dari berbagai ancaman lingkungan, terutama banjir rob, abrasi pantai, dan penurunan muka tanah.
“Pembangunan Giant Sea Wall bukan sekadar proyek infrastruktur fisik, melainkan wujud nyata kehadiran negara untuk melindungi jutaan masyarakat pesisir dari ancaman banjir rob, abrasi, dan penurunan muka tanah yang kian mengkhawatirkan,” kata Didit.
Ia menegaskan, percepatan pembangunan perlindungan kawasan pesisir diperlukan agar ancaman bencana tidak mengganggu kehidupan masyarakat maupun aktivitas perekonomian di sepanjang Pantura Jawa.
“Kita harus bergerak cepat agar ruang hidup warga sekaligus pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di koridor Pantura tetap aman dan berkelanjutan,” ujarnya.
Secara teknis, pembangunan Giant Sea Wall diproyeksikan mampu mengurangi dampak banjir rob, menahan laju abrasi pantai, serta mengantisipasi risiko penurunan permukaan tanah atau land subsidence.
Selain melindungi kawasan permukiman padat penduduk, infrastruktur tersebut juga dirancang untuk mengamankan kawasan industri dan jalur logistik strategis yang menjadi penopang perekonomian di sepanjang Pantura Jawa.
Dari sisi pendanaan, BOPPJ mencatat pagu anggaran sebesar Rp481,1 miliar untuk Tahun Anggaran 2027.
Mengingat besarnya skala pembangunan dan kebutuhan pembiayaan dalam jangka panjang, pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan campuran atau blended finance untuk mendukung pembangunan segmen-segmen berikutnya.
Sumber pendanaan tersebut akan mengombinasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), serta investasi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Melalui proyek ini, pemerintah berharap perlindungan kawasan pesisir Pantura Jawa dapat diperkuat, sekaligus menjaga keberlangsungan permukiman, aktivitas industri, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dari ancaman perubahan kondisi lingkungan pesisir.***













