SEMARANG, (Gemparjateng.com) – Upaya menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama di Kota Semarang terus diperkuat. Pemerintah Kota Semarang mendorong penguatan jejaring Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) hingga tingkat kecamatan sebagai langkah membangun sistem deteksi dini terhadap potensi konflik sosial.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengukuhan Pengurus FKUB Kecamatan se-Kota Semarang Periode 2026–2030 yang berlangsung di Ruang Lokakrida, Balai Kota Semarang, Senin (16/11).
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, posisi Kota Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah sekaligus simpul perlintasan transportasi menjadikan kota ini sebagai tempat bertemunya masyarakat dari berbagai latar belakang daerah, budaya, dan agama.
Tingginya mobilitas masyarakat turut membawa beragam informasi, pengaruh, serta dinamika sosial. Kondisi tersebut membutuhkan kesiapan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keharmonisan dan menciptakan lingkungan yang aman serta kondusif.
Agustina menegaskan, pengurus FKUB di tingkat kecamatan memiliki peran penting dalam membangun komunikasi dan mengenali potensi persoalan sosial sejak dini.
“Saya ingin menekankan tiga hal kepada seluruh pengurus FKUB di tingkat kecamatan. Yang pertama, bantu saya untuk membangun komunikasi dan deteksi dini. Jangan menunggu persoalan berkembang menjadi konflik untuk memulai berkomunikasi,” tegasnya.
Ia meminta pengurus FKUB aktif menjalin komunikasi dengan camat, lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat kewilayahan, hingga organisasi kemasyarakatan.
Menurutnya, setiap dinamika yang muncul di tengah masyarakat perlu dikenali sejak awal dan disikapi melalui pendekatan dialogis serta persuasif.
Dengan komunikasi yang terbuka, berbagai persoalan diharapkan dapat diselesaikan melalui musyawarah dan kesepahaman bersama sebelum berkembang menjadi konflik.
Selain memperkuat deteksi dini, Agustina juga mengingatkan pentingnya menghadirkan nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari.
Kerukunan antarumat beragama, kata dia, tidak cukup hanya ditunjukkan melalui kegiatan seremonial, tetapi harus tercermin dalam tindakan nyata.
Hal itu dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap sesama, gotong royong, kunjungan lintas komunitas, kegiatan sosial, serta sikap saling menghormati dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing.
“Kerukunan tidak cukup diwujudkan melalui kegiatan seremoni. Tunjukkan melalui kepedulian terhadap sesama, gotong royong, kunjungan lintas komunitas, kegiatan-kegiatan sosial serta penghormatan terhadap pelaksanaan ibadah masing-masing agama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Agustina mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan pengurus FKUB dalam berbagai kegiatan di tingkat kecamatan maupun kelurahan.
Ia berharap camat dan lurah dapat membuka ruang partisipasi bagi pengurus FKUB agar hubungan antarkomunitas semakin erat.
Keterlibatan tersebut juga diharapkan menjadikan FKUB sebagai penggerak kerukunan sekaligus teladan dalam menjaga keharmonisan di lingkungan masing-masing.
Agustina menegaskan, membangun kota yang toleran bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun kelompok tertentu. Seluruh lapisan masyarakat memiliki peran yang sama dalam merawat keberagaman dan menjaga persatuan.
“Kota toleran tidak bisa dibangun oleh satu kelompok atau golongan. Menjadi kota toleran adalah tanggung jawab bersama,” ungkapnya.
Penguatan jejaring FKUB hingga tingkat kecamatan tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kota Semarang 2025–2029, yakni mewujudkan pusat ekonomi yang maju, berkeadilan sosial, lestari, dan inklusif.
Melalui kepengurusan baru periode 2026–2030, FKUB Kecamatan diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat toleransi, merawat keberagaman, serta mencegah potensi konflik sosial.
Dengan komunikasi yang terbangun secara berkelanjutan dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, Kota Semarang diharapkan semakin kokoh sebagai kota yang damai, harmonis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi.***













