SEMARANG, (Gemparjateng.com) – Perkara korupsi yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo memasuki babak baru. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menjatuhkan vonis 8 tahun 6 bulan penjara setelah menyatakan Sudewo terbukti bersalah dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati serta suap dan gratifikasi proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).
Putusan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (21/10/2026). Selain pidana penjara, majelis hakim menjatuhkan denda sebesar Rp300 juta dan menetapkan kewajiban pembayaran uang pengganti senilai Rp3.511.500.000 atau sekitar Rp3,51 miliar.
Besarnya hukuman yang dijatuhkan membuat perkara ini menjadi perhatian publik.
Persidangan berlangsung dengan pengamanan ketat, menyusul tingginya perhatian masyarakat terhadap proses hukum yang melibatkan kepala daerah nonaktif tersebut.
Sekitar 1.700 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan jalannya sidang.
Sementara itu, pembatasan akses diberlakukan di ruang persidangan karena kapasitas yang terbatas. Sejumlah pendukung Sudewo juga terlihat berkumpul di sekitar gedung pengadilan.
Denda Rp300 Juta dan Uang Pengganti Rp3,51 Miliar
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Sudewo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam dakwaan kesatu pertama, dakwaan kedua, dan dakwaan ketiga yang diajukan jaksa penuntut umum.
Konsekuensi hukum yang harus dihadapi Sudewo tidak hanya berupa hukuman penjara. Majelis hakim juga menetapkan denda Rp300 juta serta uang pengganti sebesar Rp3.511.500.000.
Dalam ketentuan putusan, apabila denda tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta kekayaan atau pendapatan Sudewo dapat disita dan dilelang untuk memenuhi kewajiban tersebut.
Jika harta benda yang dimiliki tidak mencukupi untuk membayar denda, Sudewo harus menjalani pidana kurungan pengganti selama 100 hari.
Ketentuan serupa berlaku terhadap pembayaran uang pengganti. Apabila kewajiban sebesar Rp3,51 miliar tidak dipenuhi dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat melakukan penyitaan dan pelelangan harta benda untuk menutupi jumlah yang harus dibayarkan.
Jika hasil penyitaan dan pelelangan tidak mencukupi, Sudewo dikenai pidana penjara pengganti selama dua tahun sesuai amar putusan.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa putusan perkara korupsi tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mencakup kewajiban finansial yang ditetapkan pengadilan.
Dua Klaster Perkara yang Menjerat Sudewo
Perkara yang menjerat Sudewo berkaitan dengan dua klaster dugaan tindak pidana korupsi, yakni pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati serta perkara suap dan gratifikasi proyek DJKA.
Dalam klaster pengisian jabatan perangkat desa, jaksa menguraikan dugaan pemungutan uang dari calon perangkat desa melalui sejumlah perantara.
Tarif yang disebut dalam dakwaan berkisar Rp165 juta hingga Rp225 juta per orang.
Dari praktik yang diuraikan dalam perkara tersebut, total uang yang diduga terkumpul mencapai sekitar Rp2,49 miliar.
Dugaan praktik jual-beli jabatan itu menjadi sorotan karena pengisian perangkat desa semestinya berlangsung sesuai ketentuan dan mengutamakan kompetensi calon.
Apabila proses pengisian jabatan disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan, praktik tersebut berpotensi merusak tata kelola pemerintahan desa serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan.
Sementara itu, klaster kedua berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi proyek di lingkungan DJKA ketika Sudewo masih menjabat sebagai anggota DPR.
Dalam dakwaan, jaksa menguraikan dugaan penerimaan uang tunai dan fasilitas yang berkaitan dengan proyek perkeretaapian di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Kedua klaster tersebut menjadi bagian dari perkara yang diperiksa di pengadilan. Majelis hakim kemudian menjatuhkan putusan berdasarkan penilaian terhadap dakwaan, alat bukti, keterangan saksi, serta argumentasi yang disampaikan selama persidangan.
Untuk mengetahui secara terperinci perbuatan yang dinyatakan terbukti dalam masing-masing klaster, termasuk hubungan antara penerimaan yang didakwakan dan uang pengganti yang ditetapkan, amar serta pertimbangan hukum lengkap dalam putusan menjadi rujukan utama.
Pengamanan Diperketat, Persidangan Disiarkan Secara Langsung
Besarnya perhatian terhadap perkara Sudewo terlihat dari pengamanan di sekitar Pengadilan Tipikor Semarang.
Sekitar 1.700 personel kepolisian dikerahkan untuk mengantisipasi kepadatan massa dan menjaga agar persidangan berjalan tertib.
Pengamanan juga melibatkan sejumlah unsur lain, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, dan TNI.
Pembatasan jumlah pengunjung yang diperbolehkan masuk ke ruang sidang dilakukan karena kapasitas ruangan tidak memungkinkan untuk menampung seluruh masyarakat yang ingin mengikuti jalannya persidangan.
Juru Bicara Pengadilan Negeri Semarang, Hadi Sunoto, sebelumnya menjelaskan bahwa sejumlah persidangan lain dialihkan ke lokasi berbeda untuk mengantisipasi kepadatan di lingkungan Pengadilan Tipikor.
Pengadilan juga menyediakan siaran langsung melalui kanal YouTube Pengadilan Negeri Semarang.
Fasilitas tersebut memungkinkan masyarakat yang tidak dapat masuk ke ruang sidang untuk mengikuti jalannya persidangan dari luar gedung.
Di sekitar pengadilan, sejumlah pendukung Sudewo tampak berkumpul. Situasi ini memperlihatkan tingginya perhatian masyarakat terhadap proses hukum yang melibatkan pejabat publik tersebut.
Meski demikian, pengamanan dan pembatasan akses dilakukan untuk menjaga ketertiban serta memastikan persidangan berlangsung sesuai prosedur.
Vonis Sama dengan Tuntutan Penjara Jaksa
Sebelum putusan dibacakan, jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Sudewo dengan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan dan denda Rp300 juta.
Jaksa juga menuntut pembayaran uang pengganti sekitar Rp3,6 miliar serta pencabutan hak Sudewo untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun.
Jika dibandingkan dengan tuntutan tersebut, terdapat kesamaan dalam besaran pidana penjara dan denda yang dijatuhkan majelis hakim.
Namun, nilai uang pengganti dalam putusan ditetapkan sebesar Rp3.511.500.000, lebih rendah daripada angka sekitar Rp3,6 miliar yang disebut dalam tuntutan jaksa.
Perbedaan antara tuntutan dan putusan merupakan bagian dari proses peradilan. Majelis hakim memiliki kewenangan menilai fakta persidangan dan menentukan pidana berdasarkan pertimbangan hukum yang dituangkan dalam putusan.
Adapun mengenai tuntutan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun, kepastiannya perlu merujuk pada amar putusan lengkap. Tuntutan jaksa tidak dengan sendirinya menjadi hukuman tambahan apabila tidak ditetapkan oleh majelis hakim.
Sudewo Sebelumnya Membantah Menerima Aliran Dana
Sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan, Sudewo membantah menerima uang sebagaimana dituduhkan dalam dua klaster perkara yang menjeratnya.
Bantahan tersebut disampaikan kepada wartawan setelah sidang pembacaan tuntutan pada 21 September 2026. Saat itu, Sudewo menyatakan tidak ada aliran dana kepadanya sebagaimana diuraikan jaksa penuntut umum.
“Fakta persidangan terhadap dua kasus ini, DJKA dan perangkat desa, dari keterangan semua saksi tidak ada yang melibatkan saya. Tidak ada aliran dana Rp 1 pun dengan saya,” kata Sudewo saat itu.
Pernyataan tersebut merupakan sikap Sudewo dalam menanggapi tuduhan yang dihadapinya selama proses persidangan.
Namun, dalam sidang putusan pada Rabu (21/10/2026), majelis hakim menyatakan Sudewo terbukti bersalah berdasarkan dakwaan yang disebutkan dalam amar putusan.
Perbedaan antara bantahan terdakwa dan kesimpulan majelis hakim menjadi bagian penting dalam perjalanan perkara ini. Pengadilan menilai perkara berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, serta fakta dan argumentasi yang terungkap selama persidangan.
Menanti Kepastian Hukum atas Putusan
Vonis 8 tahun 6 bulan penjara terhadap Sudewo menandai tahap penting dalam penanganan perkara korupsi yang berkaitan dengan pengisian jabatan perangkat desa dan proyek DJKA.
Selain hukuman penjara, denda Rp300 juta dan uang pengganti Rp3,51 miliar menjadi konsekuensi hukum yang ditetapkan majelis hakim. Pelaksanaan kewajiban tersebut mengikuti ketentuan dalam amar putusan dan mekanisme hukum yang berlaku.
Status putusan, termasuk apakah para pihak mengajukan upaya hukum, perlu dipastikan melalui informasi resmi pengadilan dan KPK. Apabila masih tersedia atau ditempuh upaya hukum, proses perkara dapat berlanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat desa maupun dalam pengelolaan proyek publik.
Pengisian jabatan pemerintahan harus berjalan sesuai aturan, sedangkan pelaksanaan proyek negara harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Penegakan hukum terhadap perkara korupsi diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat serta mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.
Dengan dijatuhkannya putusan tersebut, perhatian berikutnya tertuju pada pelaksanaan amar hakim, pemenuhan kewajiban finansial, serta perkembangan proses hukum selanjutnya.***
