Dukung Kampus Sehat, Ferry Firmawan Minta USM Larang Penggunaan Vape

JAKARTA, (Gemparjateng.com) – Upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan aman dari paparan rokok elektrik atau vape perlu mendapat perhatian serius dari perguruan tinggi. Universitas Semarang (USM) diharapkan turut memperkuat kebijakan kawasan tanpa rokok dengan memasukkan larangan penggunaan vape di lingkungan kampus.

Dorongan tersebut disampaikan Dosen Universitas Semarang (USM) sekaligus Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN-RI), Ir. Ferry Firmawan, Ph.D., dalam momentum peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) pada 12 November 2026.

Ferry menyambut baik terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.

Menurutnya, fatwa tersebut menjadi pengingat penting bahwa perlindungan kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama.

“Persoalan vape tidak cukup dilihat sebagai perubahan gaya hidup atau pilihan konsumsi. Ada aspek kesehatan, keselamatan, dan perlindungan konsumen yang harus diperhatikan. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar mengenai produk yang digunakan, termasuk risiko yang mungkin ditimbulkannya,” ujar Ferry.

Ia menilai, masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa rokok elektrik merupakan alternatif yang sepenuhnya aman dibandingkan rokok konvensional.

Padahal, kandungan nikotin yang bersifat adiktif serta paparan aerosol dan senyawa kimia tertentu tetap berpotensi menimbulkan dampak bagi kesehatan.

Selain itu, penyalahgunaan perangkat vape sebagai media konsumsi zat terlarang juga perlu menjadi perhatian.

Namun, penanganannya harus dilakukan secara proporsional melalui pengawasan dan penegakan hukum, tanpa menggeneralisasi seluruh pengguna vape sebagai pihak yang terlibat penyalahgunaan narkotika.

“Jangan sampai masyarakat hanya memahami vape dari sisi tren dan tampilannya, tetapi tidak mengetahui risiko di balik penggunaannya. Edukasi harus berjalan beriringan dengan pengawasan, terlebih anak-anak dan remaja merupakan kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan lebih,” jelasnya.

Dalam perspektif perlindungan konsumen, Ferry menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang dikonsumsi.

Karena itu, produsen, pelaku usaha, dan distributor harus bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada konsumen.

Mereka juga diminta tidak membangun persepsi menyesatkan dengan mengklaim suatu produk sepenuhnya aman tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ferry juga mengapresiasi langkah Universitas Indonesia (UI) yang memperkuat penerapan Kawasan Tanpa Rokok melalui Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2026.

Kebijakan tersebut memasukkan rokok elektrik atau vape sebagai produk yang dilarang digunakan di lingkungan kampus.

Menurutnya, langkah UI dapat menjadi contoh bagi perguruan tinggi lain, termasuk USM, dalam membangun lingkungan pendidikan yang lebih sehat.

Kampus tidak hanya memiliki tanggung jawab mencetak generasi unggul secara akademis, tetapi juga membentuk budaya hidup sehat.

“Langkah UI ini patut diapresiasi dan bisa menjadi inspirasi bagi perguruan tinggi lainnya. Saya berharap USM juga dapat mengambil langkah serupa dalam menciptakan lingkungan kampus yang lebih sehat. Lingkungan pendidikan seharusnya menjadi ruang yang memberikan perlindungan dan mendukung budaya hidup sehat. Tentu, konsistensi pelaksanaan dan pengawasannya juga menjadi hal penting,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ferry menilai terbitnya fatwa MUI dan berbagai inisiatif pengendalian vape harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Upaya tersebut perlu diwujudkan melalui pengawasan peredaran produk, pengendalian pemasaran, perlindungan kelompok rentan, serta edukasi publik secara berkelanjutan.

Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Ketua Umum Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, yang menilai fatwa MUI perlu menjadi momentum bagi pemerintah untuk menghadirkan regulasi yang memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari risiko rokok elektrik.

Menurut Tulus, implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan juga perlu diperkuat agar perlindungan kesehatan masyarakat tidak berhenti pada tataran regulasi, tetapi diwujudkan melalui pengawasan dan pelaksanaan kebijakan secara konsisten.

Ferry menambahkan, pemerintah perlu memastikan keselarasan kebijakan antarlembaga. Pengawasan produk, perizinan, distribusi, hingga penyampaian informasi kepada konsumen harus berjalan secara terintegrasi.

“Fatwa keagamaan tentu memiliki ruang dan otoritasnya sendiri. Sementara itu, pemerintah memiliki tanggung jawab menerjemahkan kepentingan perlindungan masyarakat ke dalam kebijakan yang tepat, terukur, dan dapat dilaksanakan. Keduanya tidak perlu dipertentangkan, justru bisa saling menguatkan dalam menjaga kemaslahatan masyarakat,” paparnya.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan pembatasan harus memiliki dasar hukum yang jelas, disertai pengawasan efektif dan komunikasi publik yang baik. Hal tersebut penting agar kebijakan tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat maupun pelaku usaha.

Dalam momentum Hari Kesehatan Nasional, Ferry mengajak masyarakat lebih bijak menentukan pilihan konsumsi dan tidak mudah terpengaruh tren maupun promosi produk.

Menurutnya, keluarga, lingkungan pendidikan, dan komunitas juga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran kesehatan, khususnya di kalangan generasi muda.

“Pada akhirnya, kesehatan bukan hanya urusan tenaga medis atau pemerintah, melainkan kepentingan kita semua. Konsumen harus semakin cerdas, pelaku usaha semakin bertanggung jawab, dan pemerintah harus hadir memastikan masyarakat terlindungi. Jangan menunggu persoalan menjadi lebih besar untuk mulai peduli,” tuturnya.

Ferry berharap peringatan Hari Kesehatan Nasional tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran masyarakat, keterbukaan informasi, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan publik.***(bgy)