Oleh: Prof. Dr. Ir. Rohadi., M.P.
SEMARANG, (Harianterkini.id) – Capaian Nilai Tukar Petani (NTP) nasional yang menembus angka 132,60 pada 2026 menjadi kabar positif bagi sektor pertanian Indonesia. Angka tersebut bahkan disebut sebagai rekor tertinggi sepanjang sejarah.
Namun, capaian itu dinilai belum cukup untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan, apalagi kebahagiaan petani secara menyeluruh.
Pandangan tersebut disampaikan Guru Besar Ilmu Pangan Program Studi Magister Teknologi Pangan Universitas Semarang (USM), Prof. Dr. Ir. Rohadi, M.P., dalam sebuah tulisan opini berjudul Cetak Rekor 132,60, NTP Bukan Indikator Kesejahteraan dan Kebahagiaan Petani.
Menurut Rohadi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), NTP nasional menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2019, NTP tercatat sebesar 100,90, kemudian meningkat menjadi 101,66 pada 2020, 104,64 pada 2021, 105,87 pada 2022, 112,46 pada 2023, 118,50 pada 2024, dan 122,10 pada 2025.
Sementara itu, hingga Oktober 2026, NTP nasional telah mencapai 132,60 dengan tahun dasar 2018 sebesar 100.
“Jika capaian tersebut dikaitkan dengan usaha budi daya di sektor pertanian, tentu layak dianggap sebagai prestasi yang membanggakan. Namun, NTP sesungguhnya merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib),” jelas Rohadi.
Ia menerangkan, NTP menggambarkan kemampuan daya beli petani terhadap barang dan jasa di luar produk pertanian yang dihasilkan
Dengan demikian, peningkatan NTP tidak secara otomatis menunjukkan peningkatan kesejahteraan seluruh petani.
Menurutnya, kenaikan NTP idealnya berkorelasi dengan peningkatan produktivitas dan pemerataan pendapatan.
Sejumlah faktor yang memengaruhi pergerakan NTP di antaranya produktivitas, harga komoditas, harga barang konsumsi, harga sarana produksi pertanian, biaya produksi, hingga upah buruh.
Kesenjangan NTP Antar-Subsektor
Rohadi juga mengingatkan bahwa angka NTP 132,60 merupakan rata-rata nasional yang berasal dari berbagai subsektor pertanian. Jika dilihat lebih terperinci, terdapat perbedaan capaian yang cukup besar antarsektor.
Berdasarkan data hingga Oktober 2026, NTP subsektor tanaman pangan tercatat 120,20, hortikultura 138,41, dan tanaman perkebunan rakyat mencapai 172,18. Sementara itu, subsektor peternakan berada pada angka 102,00 dan perikanan 108,12.
Pada subsektor perikanan, NTP nelayan tangkap tercatat 107,78, sedangkan nelayan budi daya ikan sebesar 108,67.
“Perbedaan angka tersebut menunjukkan bahwa peningkatan NTP nasional tidak serta-merta dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok usaha pertanian. Subsektor peternakan dan perikanan perlu mendapatkan perhatian lebih serius agar indeks harga yang diterima petani meningkat dan daya beli mereka semakin kuat,” ungkapnya.
Ia menilai pemerintah perlu menyusun kebijakan yang lebih terarah untuk meningkatkan pendapatan peternak dan pelaku usaha perikanan, tanpa mengabaikan upaya mempertahankan capaian positif pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan rakyat.
Petani Memiliki Karakteristik Beragam
Lebih lanjut, Rohadi mengajak masyarakat memahami bahwa petani bukanlah kelompok yang homogen.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, petani merupakan warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
Dalam regulasi tersebut, usaha tani mencakup kegiatan mulai dari penyediaan sarana produksi, budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, hingga jasa penunjang.
Artinya, aktivitas pertanian tidak hanya berkaitan dengan kegiatan menanam atau beternak. Kegiatan penyediaan sarana produksi, pengolahan hasil pertanian, hingga pemasaran produk juga menjadi bagian dari rantai usaha pertanian.
Selain itu, kondisi petani juga berbeda jika dilihat dari aspek penguasaan lahan. Ada petani yang memiliki lahan tetapi tidak menggarapnya, petani yang memiliki sekaligus menggarap lahan, petani penggarap atau penyewa lahan, hingga buruh tani yang tidak memiliki lahan dan hanya bekerja berdasarkan upah.
Berdasarkan luas penguasaan lahan, petani juga dapat dikelompokkan menjadi petani gurem dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektare dan petani nongurem dengan penguasaan lahan lebih dari 0,5 hektare.
Jika dilihat dari skala usaha, terdapat petani skala kecil dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektare, skala menengah antara 0,5 hingga 1 hektare, serta skala besar dengan penguasaan lahan lebih dari 1 hektare.
“Ketika karakteristik usaha, skala usaha, dan penguasaan lahan berbeda-beda, tentu kemampuan ekonomi dan daya beli masing-masing petani juga tidak sama. Karena itu, angka rata-rata NTP nasional tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh petani memiliki tingkat kesejahteraan yang setara,” paparnya.
Ia juga menyoroti posisi buruh tani yang menghadapi dilema. Di satu sisi, peningkatan upah dapat memperbaiki kesejahteraan buruh tani.
Namun, di sisi lain, upah tersebut merupakan bagian dari biaya produksi yang dapat memengaruhi perhitungan NTP petani sebagai pelaku usaha.
NTP Bukan Indikator Kesejahteraan Mutlak
Dalam tulisannya, Rohadi menegaskan bahwa NTP bukanlah indikator langsung untuk mengukur tingkat kesejahteraan ataupun kebahagiaan petani.
NTP lebih tepat dipahami sebagai indikator pendekatan atau proxy kesejahteraan yang menggambarkan kemampuan daya beli.
Mengutip sejumlah kajian, ia menjelaskan bahwa pengukuran NTP memiliki keterbatasan karena lebih menitikberatkan pada pergerakan harga.
Indikator tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan biaya produksi, penggunaan teknologi, kondisi wilayah, serta berbagai faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi kehidupan petani.
BPS sendiri telah mengembangkan sejumlah pendekatan lain untuk melihat kondisi ekonomi petani, di antaranya Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP), angka kemiskinan, rasio Gini, serta data konsumsi dan pengeluaran rumah tangga pertanian yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
Data Susenas dapat digunakan untuk melihat pola pengeluaran rumah tangga pertanian, proporsi pengeluaran makanan dan nonmakanan, serta rata-rata pengeluaran per kapita.
Data tersebut juga menjadi pendekatan untuk menilai kecukupan konsumsi energi dan gizi rumah tangga petani.
Meski demikian, Rohadi menilai berbagai metode tersebut belum sepenuhnya mampu menggambarkan kesejahteraan petani secara utuh.
“Berbagai indikator tersebut masih sebatas pendekatan. Kesejahteraan tidak cukup diukur dari kemampuan membeli barang dan jasa atau besarnya pendapatan. Ada banyak dimensi kehidupan lain yang harus diperhatikan,” tegasnya.
Kesejahteraan Tidak Hanya Diukur dari Materi
Rohadi kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan hasil Global Flourishing Study 2025, sebuah penelitian kolaboratif yang melibatkan Harvard University, Baylor University, dan Gallup.
Dalam pemberitaan yang bersumber dari hasil penelitian tersebut, Indonesia disebut menempati peringkat pertama sebagai negara dengan tingkat kesejahteraan atau flourishing tertinggi.
Menurut Rohadi, konsep kesejahteraan dalam penelitian tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek finansial atau materi. Terdapat tujuh elemen yang menjadi perhatian, yakni kesehatan fisik dan mental, kebahagiaan dan kepuasan hidup, makna dan tujuan hidup, karakter dan kebajikan, hubungan sosial, kesejahteraan finansial, serta kesejahteraan spiritual.
Ia menilai pendekatan tersebut memberikan gambaran bahwa kesejahteraan merupakan konsep yang kompleks dan tidak dapat disederhanakan hanya melalui satu indikator ekonomi.
Karena itu, capaian NTP nasional sebesar 132,60 patut diapresiasi, tetapi pemerintah tetap perlu melihat kondisi petani secara lebih mendalam, termasuk kesenjangan antarsubsektor, skala usaha, penguasaan lahan, dan kualitas kehidupan rumah tangga pertanian.
“Jangan sampai keberhasilan mencetak rekor NTP membuat kita terlena dan menganggap seluruh petani sudah sejahtera. NTP memang penting untuk melihat daya beli, tetapi kesejahteraan petani harus dilihat secara lebih menyeluruh, mulai dari pendapatan, kesehatan, pendidikan, hubungan sosial, hingga kebahagiaan dan makna hidup,” pungkas Rohadi.
Menurutnya, tantangan pembangunan pertanian ke depan bukan sekadar meningkatkan angka NTP, melainkan memastikan peningkatan tersebut benar-benar dirasakan oleh seluruh kelompok petani secara adil dan berkelanjutan.***(bgy)
Penulis: Prof. Dr. Ir. Rohadi, M.P., Guru Besar Ilmu Pangan pada Program Studi Magister Teknologi Pangan, Universitas Semarang.
