SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya untuk memperhatikan kesejahteraan para penjaga pintu air.
“Penjaga pintu air itu bagian dari swasembada pangan yang harus kita perhatikan. Suara mereka harus kita dengarkan,” ujar Ahmad Luthfi usai menerima audiensi perwakilan dari penjaga pintu air yang melakukan unjuk rasa di depan Gubernuran, Senin, 19 Mei 2025.
Ahmad Luthfi mengatakan, mereka sebagai ujung tombak sumber daya manusia dalam sistem irigasi, yang menopang swasembada pangan di daerah.
Adapun dalam audiensi, Gubernur Luthfi telah menginstruksikan jajarannya dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, untuk mengurai benang merah tuntutan para penjaga pintu air, dalam waktu sepekan ke depan.
Mereka menuntut diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan mempedomani regulasi yang ada.
“Saya minta dua hal untuk diselesaikan. Pertama, penjaga pintu air harus tercover BPJS Ketenagakerjaan (oleh pemerintah). Kedua, harus ada jaminan kerja setelah audiensi ini,” tegas Ahmad Luthfi.
Menurut Gubernur, hasil dari audiensi ini akan dikomunikasikan lebih lanjut oleh dinas terkait. Khususnya aspirasi menyangkut status kerja, jaminan sosial, hingga kejelasan masa depan para penjaga pintu air.
“Ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Intinya akan kami tindak lanjuti,” tegasnya.
Ketua Forum Komunikasi Petugas Pintu Air (FKPPA) Jawa Tengah, Muhammad Khundori, menyambut positif hasil audiensi tersebut. Ia menyampaikan apresiasi terhadap atensi Gubernur Ahmad Luthfi. Terutama terkait iuran BPJS dan jaminan status kerjanya.
“Selama ini kami ikut BPJS secara mandiri, dan alhamdulillah disampaikan Pak Luthfi akan ditanggung. Status kerja juga tadi akan dijamin dipertahankan di balai PSDA dan tata ruang,” kata Khundori.
Ia menambahkan, data jumlah penjaga pintu air yang diajukan mencapai lebih dari 3.000 orang. Namun belum semua masuk dalam database resmi. Para petugas pun berharap ada kejelasan status, termasuk kemungkinan diangkat menjadi PPPK.
“Kami menunggu keputusan resmi, termasuk kemungkinan menjadi PPPK. Pak Gubernur sudah menyatakan akan mengawal langsung hal ini,” ujarnya.
