JAKARTA, (Gemparjateng.com) – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan bahwa persoalan kedaulatan pangan merupakan tantangan besar yang dihadapi kota-kota di Indonesia.
Menurutnya, isu tersebut sering kali belum menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan perkotaan, padahal menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Pandangan itu disampaikan Wali Kota Semarang yang akrab disapa Agustina saat menjadi narasumber dalam diskusi panel Urban Talks pada rangkaian Jakarta Future Festival (JFF) 2026 yang berlangsung di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Jumat, 5 Juni 2026.
Dalam forum tersebut, Agustina mengungkapkan keterbatasan pemerintah daerah dalam mengendalikan harga pangan.
Ia menjelaskan bahwa sistem distribusi dan penentuan harga komoditas pangan masih bergantung pada mekanisme pasar, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengatur harga.
“Luas lahan sawah di Kota Semarang saat ini sekitar 2.000 hektare. Produksi beras yang dihasilkan baru mampu memenuhi sekitar 11 persen kebutuhan konsumsi masyarakat,” kata Agustina.
“Sementara itu, kebutuhan komoditas lain seperti daging dan ayam juga masih bergantung pada pasokan dari luar daerah,” imbuhnya.
Sebagai langkah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, Pemerintah Kota Semarang mengembangkan program Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman (Pak Rahman).
Program tersebut diwujudkan melalui mobil pangan keliling yang mendistribusikan kebutuhan pokok ke berbagai wilayah hingga tingkat kelurahan.
Menurut Agustina, pelaksanaan program itu melibatkan kerja sama antara pemerintah dan para pedagang.
Kehadiran pasar pangan bergerak dinilai mampu membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga daya beli warga.
Ia menyebut upaya tersebut turut berkontribusi terhadap keberhasilan Kota Semarang dalam menjaga laju inflasi.
Sebagai pusat aktivitas ekonomi di Jawa Tengah, Semarang memiliki peran penting terhadap pembentukan inflasi regional.
“Pengendalian pangan yang kami lakukan bertumpu pada semangat gotong royong. Nilai itu telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Semarang selama ratusan tahun,” katanya.
Agustina menilai budaya toleransi dan kolaborasi masyarakat menjadi modal sosial yang kuat dalam mendukung berbagai program pembangunan.
Nilai tersebut, lanjutnya, tercermin dalam filosofi Warak Ngendog yang selama ini dikenal sebagai simbol keberagaman masyarakat Kota Semarang.
Selain mendukung ketahanan pangan, budaya kolaboratif juga dinilai berperan dalam keberhasilan revitalisasi kawasan Kota Lama.
Program penataan kawasan yang dilakukan secara berkelanjutan sejak 2020 mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan menjadikan Semarang sebagai daerah dengan jumlah kunjungan wisata tertinggi di Jawa Tengah selama empat tahun berturut-turut.
Kehadiran Agustina dalam Jakarta Future Festival 2026 menjadi kesempatan bagi Kota Semarang untuk berbagi pengalaman mengenai pembangunan kota yang tangguh dan berkelanjutan.
Melalui forum tersebut, berbagai pemerintah daerah diharapkan dapat saling bertukar gagasan dan praktik terbaik dalam menghadapi tantangan perkotaan.
Jakarta Future Festival 2026 sendiri merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta.
Memasuki tahun ketiga penyelenggaraan, festival ini mengangkat tema “Navigating Resilience” dan menghadirkan berbagai diskusi lintas sektor mengenai masa depan kota, mulai dari aspek budaya, seni, infrastruktur hingga kebijakan publik.
Agustina menegaskan bahwa ketangguhan sebuah kota tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh kemampuan membangun kolaborasi dan keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan bersama.
“Kunci membangun kota masa depan yang tangguh ada pada ruang dialog, kolaborasi antar-daerah, dan keberanian untuk turun langsung membuat gerakan bersama di lapangan demi kesejahteraan warga,” pungkasnya.***
